Survei Profil Internet Indonesia 2026 yang dirilis APJII mencatat penetrasi internet nasional mencapai 81,72%, setara 235,26 juta pengguna dari total populasi 287,88 juta jiwa. Angka yang terlihat besar, tapi menyisakan satu fakta yang tidak bisa diabaikan, sekitar 52,6 juta penduduk Indonesia masih belum terkoneksi internet sama sekali.
Penetrasi Internet Indonesia Capai 81,72% di 2026
Ini pencapaian yang konsisten. Penetrasi internet Indonesia terus naik dalam lima tahun terakhir, dari 77% pada 2022, 78,2% pada 2023, 79,5% pada 2024, 80,66% pada 2025, hingga 81,72% pada 2026. Dalam satu tahun terakhir saja, jumlah pengguna internet bertambah sekitar 6 juta jiwa.
Aktivitas dominan pengguna internet Indonesia mencakup komunikasi dan jejaring sosial (19,9%), hiburan digital seperti streaming dan gaming (19,7%), pencarian informasi dan berita (19,6%), serta transaksi e-commerce dan layanan digital (18,7%). Internet sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
Tapi 52 Juta Warga Masih Belum Memiliki Akses
Di balik angka pertumbuhan yang positif, ketimpangan akses masih nyata. Penetrasi internet di wilayah urban tercatat 84,75%, sementara wilayah rural hanya 78,18%, selisih yang mencerminkan infrastruktur digital yang belum merata.
Kalimantan, meski mengalami lompatan signifikan ke 80,40% pada 2026, masih berada di bawah rata-rata nasional. Wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) tetap menjadi titik paling rentan, di mana infrastruktur fisik yang terbatas menjadi hambatan struktural yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan program subsidi biaya.
3 Tiga Hambatan Utama
Data APJII 2026 mengidentifikasi tiga faktor dominan yang membuat sebagian penduduk Indonesia belum terkoneksi internet:
- Tidak punya perangkat
Ini hambatan terbesar, sebanyak 34% responden yang belum terkoneksi menyebut ketiadaan komputer atau gadget yang bisa terhubung ke internet sebagai alasan utama. Artinya, masalahnya bukan hanya soal sinyal atau infrastruktur jaringan, tapi soal kepemilikan perangkat dasar yang belum merata. - Keterbatasan literasi digital
Sebagian masyarakat sudah berada di area yang terjangkau jaringan, tapi belum tahu cara menggunakan perangkat digital. Survei APJII mencatat 40,77% responden yang belum terkoneksi mengaku tidak mengetahui cara menggunakan perangkat digital meskipun akses jaringan tersedia. - Biaya yang dianggap terlalu mahal
Sebagian masyarakat, terutama di wilayah dengan daya beli rendah, masih menilai harga kuota internet tidak sebanding dengan manfaat yang mereka rasakan. Persepsi ini diperparah oleh kenyataan bahwa Indonesia masih mencatat biaya layanan internet tetap tertinggi di Asia Tenggara relatif terhadap kecepatan yang didapat.
Respons Pemerintah, MoU Kemkomdigi dan Kemendes PDT
Pemerintah tidak tinggal diam. Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menandatangani MoU dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) untuk mempercepat pembangunan konektivitas di desa-desa dengan prioritas eksekusi di 2026. Kolaborasi ini berfokus pada pemetaan kebutuhan infrastruktur digital dan pemerataan akses informasi di seluruh wilayah Indonesia.
Di sisi layanan, program Internet Rakyat hadir sebagai opsi bersubsidi dengan tarif Rp100.000 per bulan untuk kecepatan 100 Mbps ditujukan untuk masyarakat yang selama ini terhambat faktor biaya. Meski ketersediaannya masih terbatas dan belum menjangkau semua wilayah, program ini menjadi sinyal bahwa pemerataan akses internet kini masuk dalam agenda prioritas pembangunan nasional.
Tantangan terbesarnya tetap pada wilayah yang infrastruktur dasarnya belum ada, tidak ada menara BTS, tidak ada kabel fiber, dan tidak ada jalan untuk memasangnya dalam waktu dekat. Di titik inilah solusi berbasis satelit menjadi satu-satunya opsi yang realistis secara teknis dan waktu.
Gap yang Tersisa dan Apa Artinya
Tren positif penetrasi internet Indonesia tidak bisa disangkal, naik konsisten selama lima tahun berturut-turut adalah pencapaian nyata. Tapi 52,6 juta orang yang masih offline bukan sekadar angka statistik. Di baliknya ada akses pendidikan yang terbatas, peluang ekonomi digital yang tidak terjangkau, dan layanan publik yang makin bergeser ke platform digital tapi belum bisa dinikmati semua orang.
Solusi untuk ketimpangan ini tidak tunggal, butuh kombinasi program subsidi perangkat, peningkatan literasi digital, dan pembangunan infrastruktur jaringan. Untuk wilayah yang paling sulit dijangkau, teknologi satelit orbit rendah seperti Starlink menjadi salah satu opsi yang paling realistis, karena tidak butuh kabel, tidak butuh menara BTS, dan bisa aktif dalam hitungan hari setelah instalasi.